Visi & Misi


VISI

Menjadi Institusi Yang Handal Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara.

MISI

Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui :


  1. Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara;

  2. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara;

  3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;

  4. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;

  5. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara;

  6. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi;

  7. Peningkatan kapasitas organisasi LAN.



Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013, disebutkan bahwa Lembaga Administrasi Negara mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyelenggarakan fungsi :



  1. Pengkajian dan Penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara;

  2. Pengkajian administrasi negara di bidang kebijakan reformasi administrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, sistem administrasi negara, dan hukum administrasi negara;

  3. Pengembangan inovasi administrasi negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur;

  4. Pemberian fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang administrasi negara;

  5. Pembinaan, penjaminan mutu, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur negara;

  6. Pembinaan jabatan fungsional tertentu yang menjadi kewenangan LAN sesuai dengan kektentuan peraturan perundang-undangan;

  7. Pengembangan kapasita administrasi negara; dan

  8. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;