Selasa, 25 Juni 2013
Isu RANHAM, PUG dan PPK jadi bahan kasus Pembelajaran Diklat Aparatur

LAN disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, juga berkewajiban mendukung program pemerintah yang bersifat strategis dan menjadi prioritas nasional, termasuk program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Pengarusutamaan Gender (PUG), dan Penanggulangan dan Pencegahan Korupsi (PPK). Kontribusi LAN dalam program-program tersebut terfokus pada tugas pokok dan fungsi LAN sebagai agent of change bagi aparatur negara melalui pendidikan dan pelatihan dengan memperkuat pemahaman tentang isu RANHAM, PUG dan PPK kepada peserta Diklat, widyaiswara, maupun penyelenggara diklat.

Untuk memperkuat pemahaman tentang isu-isu terkait program tersebut LAN menyelenggarakan Seminar Sehari “Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengarusutamaan Gender dan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”, Selasa (25/6).

Peserta seminar terdiri atas widyaiswara, penyelenggara diklat dan pejabat struktural dilingkungan Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran vital dalam proses pembelajaran pada diklat aparatur. Dalam sambutan pembukaan Kepala LAN Prof. Dr. Agus Dwiyanto menyampaikan bahwa Isu yang terkait Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM), Pengarusutamaan Gender (PUG), serta Penanggulangan dan Pencegahan Korupsi (PPK) diharapkan menjadi bahan-bahan kasus dalam pembelajaran Diklat Aparatur baik dalam program diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan maupun Diklat Teknis dan Fungsional.

Seminar yang membahas ketiga isu tersebut merupakan langkah strategis dan tepat karena diikuti peserta yang memerankan fungsi sangat sentral dalam proses diklat, mulai dari disain kurikulum, penyampaian materi, pemilihan metode pengajaran dan evaluasi akhir proses diklat serta perumusan dan implementasi kebijakan terkait dengan diklat aparatur.

Seminar ini diikuti oleh kurang lebih 150 peserta, menghadirkan tiga pembicara yaitu Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Deputi II Kementerian Pemberdayaan Perempuan Drg. Ida Suselo Wulan dan Direktur LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa, seminar ini bertujuan untuk : pertama, memberikan pemahaman yang tepat kepada peserta tentang RANHAM, PUG dan PPK; Kedua, menyepakati format integrasi materi RANHAM, PUG dan PPK kedalam proses pembelajaran diklat aparatur; dan Ketiga, menyepakati metode pembelajaran dengan materi diskusi kasus terkait dengan isu RANHAM, PUG dan PPK dalam diklat aparatur. (aset)

Galeri Foto