Selasa, 11 Oktober 2011
Perlunya Perubahan Paradigma Dalam Pelayanan Publik

Kapusdiklat Spimnas Bidang TMKP, H. Sigit Purwanto (mewakili Deputi Bidang Diklat Spimnas) membuka secara resmi TOT Diklat Pelayanan Publik Angkatan I pada tanggal 10 Oktober 2011 di Jakarta. Dalam sambutannya dikatakan bahwa diperlukan adanya perubahan paradigma aparatur penyelenggara publik, dari “state based service” menjadi “community-based service”, yaitu konsep pelayanan yang berwawasan masyarakat, dimana pemikiran, perencanaan, dan pelaksanaan tugas pemerintahan berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan, keperluan dan kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik dimaksud, setiap instansi/unit pelayanan di lingkungan pemerintahan baik pusat maupun daerah harus melakukan pelayanan prima dengan selalu memberikan kepuasan bagi masyarakat. Suatu pelayanan dikatakan baik apabila keinginan atau harapan masyarakat terwujud dengan baik dalam arti memenuhi kriteria pelayanan yang efektif dan efisien.



Untuk mewujudkan harapan masyarakat tersebut pemerintah melakukan langkah-langkah strategis dengan mengeluarkan beberapa kebijakan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia antara lain :

1. Keputusan MenPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada hakekatnya sebagai upaya lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;

3. Keputusan MenPAN Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;

4. Keputusan MenPAN Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik;

5. Peraturan MenPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi 2010-2014.



Kebijakan penting lain yang telah dikeluarkan adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038) dan Keputusan MenPAN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. Kebijakan-kebijakan tersebut menegaskan adanya norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas akan kewajiban lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas serta hak masyarakat pengguna layanan untuk dapat memperoleh pelayanan dengan baik.



Berbagai kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah yang terus menerus dilakukan untuk menerobos segera terwujudnya pelayanan publik yang prima sesuai tuntutan masyarakat melalui pembenahan kualitas kinerja aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan berasaskan pada : kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.





Dari penyelenggara, Kabid Akademis Spimnas Bidang TMKP, Muzani M. Mansoer, dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan dari TOT Diklat Pelayanan Publik adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui peningkatan profesionalisme pejabat di bidang pelayanan publik dengan cara melalukan pendidikan dan pelatihan bagi para pejabat dan widyaiswara yang mempunyai kaitan dengan pelayanan publik.



Mengingat pentingnya TOT/Diklat ini, lembaga-lembaga pemerintahan baik Pusat maupun Daerah mengirimkan pesertanya. Tercatat 28 orang peserta yang mengikuti acara pembukaan TOT Diklat Pelayanan Publik Angkatan I tersebut. Penyelenggaraan TOT/Diklat berlangsung selama 5 (lima) hari dari tanggal 10 s.d. 14 Oktober 2011 bertempat di Gedung Graha Makarti Bhakti Nagari Lantai 3 Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta Pusat. (alam/ph)































Statistik Pengunjung

Online 3
Hari ini 248
Kemarin 404
Minggu ini 652
Bulan ini 3599
Total 14811

Record: (27.07.2011)