Pelayanan Publik Harus Terukur Featured

Jakarta – Indeks persepsi inovasi pelayanan publik diharapkan dapat mempermudah kementerian/lembaga dan daerah, BUMN serta BUMD dalam menetapkan arah kebijakan pengembangan inovasi pelayanan publik untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan pada pembukaan acara "Launching Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik dan Forum Replikasi Inovasi" di Gedung LAN, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Menurut Kepala LAN, kegiatan peluncuran indeks persepsi inovasi pelayanan publik sangat relevan dengan perbaikan pelayanan publik yang menjadi program prioritas pemerintah.

“Indeks ini dilakukan secara berkelanjutan dan digunakan sebagai acuan dalam penguatan kinerja inovasi pelayanan publik atas dimensi atau unsur yang dipandang lemah. Indeks ini dapat dimanfaatkan sebagai data dasar kinerja kementerian, lembaga dan daerah untuk menentukan arah kebijakan pengembangan inovasi pemerintah,” katanya.

Indeks persepsi pelayanan publik adalah hasil penilaian secara komprehensif terhadap inovasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga dan daerah. Adanya pengukuran terhadap indeks persepsi inovasi pelayanan publik diharapkan dapat mempermudah kementerian/lembaga dan daerah, BUMN serta BUMD dalam menetapkan arah kebijakan pengembangan inovasi pelayanan publik untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah yang telah menjadi bagian dari laboratorium inovasi yang digagas LAN. Menurut dia, upaya perbaikan kualitas pelayanan publik harus segera dilakukan agar memberikan dampak yang optimal.

“Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan fungsi pemerintah yang harus dilaksanakan dengan baik, salah satunya adalah pelayanan bidang administrasi yang kewenangan penyelenggaraannya masih menjadi monopoli pemerintah," katanya.

Hasil nyata dari kinerja pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik adalah meningkatnya peringkat kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business di Indonesia dari sebelumnya peringkat 91, kini naik menjadi 72 tahun 2017. Pemeringkatan tersebut dilakukan pada 189 negara yang berada di kawasan Asia Pasifik.

Kendati peringkat kemudahan berbisnis naik, namun dalam kualitas pelayanan publik di Indonesia saat ini masih rendah untuk wilayah ASEAN.

“Dibanding dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Brunei Darussalam, kemudahan bisnis di Indonesia masih kalah jauh. Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia tersebut masih jauh dari target,” jelasnya.

Kondisi ini, lanjut Kepala LAN, harus segera diperbaiki dengan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Demikian juga dengan kualitas ASN. 

“Dulu dianggap ASN itu adalah makhluk yang tidak berinovasi, tapi hari ini kita semua bisa membuktikan bahwa ASN Indonesia mampu berinovasi. Kalau tidak berinovasi, jangan jadi ASN,” pungkasnya. (humas)




 

 

Last modified on Senin, 27 November 2017 09:13