Berita

Jakarta - Peserta pelatihan dasar (Latsar) CPNS tahun 2018 di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Gelombang Pertama diminta untuk menjalani latsar dengan seksama dan mengambil pelajaran berharga selama proses penyelenggaraan latsar. Pesan ini disampaikan Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan pada Pembukaan Latsar CPNS Gelombang 1 di Graha Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan, Jakarta, Selasa (17/4).

“Peserta diharapkan betul-betul menjalani latsar dengan seksama dan mengambil lesson learned dari penyelenggaraan latsar ini. Penyelenggara pun harus punya sensitifitas yang tinggi terhadap isu-isu kekinian sehingga menjadi nilai-nilai baru yang diberikan dalam latsar,” kata dia.

Kepala LAN juga berharap nilai-nilai dasar ANEKA, yaitu akuntabilitas; nasionalisme; etika publik; komitmen mutu dan anti korupsi akan menjadi acuan dan pondasi dasar yang akan membentuk karakter ASN yang berdaya saing dan kompeten untuk menyambut cita-cita ASN berkelas dunia pada tahun 2045.

“Dalam beberapa tahun ini LAN mencoba merumuskan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap ASN yang disebut ANEKA. Nilai-nilai dasar ANEKA adalah nilai-nilai dasar yang harus diinternalisasikan dan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas keseharian nantinya,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala LAN juga meminta kepada peserta, penyelenggara serta fasilitator untuk menjalankan proses Latsar ini dengan sebaik-baiknya dan memastikan penyelenggaraan berjalan dengan standar yang baik  di semua instansi.

“CPNS saat ini patut bersyukur karena menjadi calon pegawai negeri sipil pada era sekarang. Kultur, sistem, kebijakan yang sekarang dikembangkan sudah jauh lebih baik daripada dulu. Sekarang eranya sangat berbeda,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN, Dr. Muhammad Idris, M.Si menambahkan bahwa terdapat beberapa agenda dalam penyelenggaraan Latsar pada tahun 2018 ini sesuai dengan PerkaLAN No. 25 Tahun 2017. Agenda itu termuat dalam kurikulum pembentukan karakter CPNS dan penguatan kompetensi teknis bidang masing-masing,  yaitu agenda sikap perilaku bela negara, agenda nilai-nilai dasar PNS, agenda Kedudukan PNS dalam NKRI dan agenda habituasi melalui metode pembelajaran yang variatif dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Metode pelatihan dasar untuk golongan III ini telah menggunakan pendekatan expressional learning, dengan memanfaatkan metode dan strategi pembelajaran yang variatif, seperti pembekalan materi, diskusi kelompok, pemutaran film pendek, simulasi dan ilustrasi dari sejumlah aktifitas belajar serta studi kasus yang telah dirancang di dalam kelas-kelas pembelajaran nantinya,” jelasnya.

Untuk diketahui Pelatihan Dasar Gelombang Pertama yang diselenggarakan LAN kali ini terdapat 200 peserta dari 7 (tujuh) instansi yang dibagi ke dalam 5 (lima) angkatan. Peserta berasal dari LAPAN, BKPM, ANRI, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lampung Selatan dan LAN. (irena/choky/budiprayitno)

 

 

Jakarta - Tantangan pemerintah dewasa ini adalah bagaimana menghasilkan kebijakan berkualitas untuk memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global. Kebijakan publik yang berkualitas dan aplikatif hanya bisa dihasilkan apabila didasari oleh data dan fakta yang terverifikasi dan memadai.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengatakan, sejauh ini masih banyak kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah tidak didasarkan pada data dukung yang kuat. Kondisi ini menyebabkan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah menyisakan sejumlah persoalan.

“Banyaknya kebijakan publik yang menyisakan berbagai persoalan pada dasarnya karena dalam proses penyusunannya tidak didasarkan pada evidence base yang kuat,” kata dia saat memberikan sambutan “Pelatihan Calon Analis Kebijakan”, di Ruang Serba Guna Kampus STIA LAN Jakarta, Pejompongan, Kamis (19/4).

Menurut Kepala LAN, penggunaan data dan fakta (evidence base) yang relevan dalam pengambilan kebijakan merupakan salah satu prasyarat dasar yang harus dipenuhi untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Salah satu dasar yang bisa digunakan dalam proses pengambilan kebijakan adalah hasil penelitian.

“Permasalahan yang muncul dalam kebijakan yang sering kali kita hadapi adalah kebijakan umumnya hanya dirumuskan oleh perumus kebijakan yang berasal dari bidang hukum saja. Sehingga konten dan pertimbangan terhadap kepentingan publik menjadi terabaikan,” ujarnya.

Menurut Kepala LAN, pada posisi inilah para analis kebijakan harus mampu memainkan peran dengan menyodorkan alternatif pilihan kebijakan kepada para pemangku kepentingan. Alternatif pilihan kebijakan yang disodorkan pun harus didasarkan pada kajian ilmiah dan data dukung di lapangan.

Lembaga Administrasi Negara, lanjut Kepala, terus berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas kebijakan di Indonesia. Salah satunya dengan mendidik dan melatih para analis kebijakan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing di setiap instansi pemerintah. Keseriusan Lembaga Administrasi Negara memperbaiki kualitas kebijakan tidak hanya menyelenggarakan pelatihan calon analis kebijakan tetapi juga memperjuangkan analis kebijakan menjadi sebuah profesi yang memiliki standar kompetensi.

“Kita juga sedang menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang analis kebijakan. Ke depan jabatan fungsional analis kebijakan menjadi jabatan fungsional yang pretisius dengan ditunjang standar kompetensi yang diakui secara nasional yang dibuktikan dengan sertificate of competence di bidang analis kebijakan,” jelas dia. (choky/budiprayitno)

 

 

Jakarta - Proses reformasi birokrasi di Indonesia saat ini masih belum optimal. Padahal sudah banyak energi, anggaran dan waktu yang dikeluarkan untuk mendorong terjadinya perubahan tersebut. Kondisi ini memaksa adanya metode baru dalam reformasi birokrasi agar tata kelola pemerintahan yang baik segera terwujud.

“Memang perlu dilakukan terobosan dengan menggagas cara dan metode baru agar program reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah berhasil. Sejauh ini belum ada yang berhasil melakukan reformasi birokrasi sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (RLA) Angkatan XII yang mengambil tema “Penataan Daerah Aliran Sungai atau Naturalisasi Sungai”, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan Jakarta, Senin (16/4).

Ia menyebutkan kunci keberhasilan reformasi birokrasi ialah Kordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk itu, perlu perubahan mindset Aparatur Sipil Negara dengan mengikis ego sektoral, serta mental blok yang dapat menghambat keberhasilan reformasi birokrasi yang saat ini tengah berproses.

Menurut Kepala LAN, konsep semacam ini biasa disebut dengan Perspektif Whole of Governance. Kita  sebagai satu kesatuan Aparatur Sipil Negara yang bekerja  untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas harus bersinergi dan berkolaborasi, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mewujudkan keberhasilan reformasi birokrasi.

“Melalui perspektif whole of governance, saya yakin hal ini dapat memecahkan berbagai permasalahan publik yang ada di negeri ini. Diklat RLA saya harapkan juga akan mampu mengembangkan konsep roles of governance ini karena peserta akan diberikan permasalahan sesuai dengan isu aktual yang berkembang saat ini setelah itu berkolaborasi satu sama lain untuk memecahkan permasalahan tersebut,” jelasnya.

Kepala LAN mengatakan, Diklat Reform Leader Academy ini merupakan cerminan ASN bangsa ini dalam menjawab permasalahan dan isu-isu nasional  yang sifatnya lintas sektoral dan instansi dan secara sinergi dapat membedah dan mencari solusi rekomendasi kebijakannya.

“Dalam konteks ini, para peserta harus mampu bersinergi dan membangun budaya kerja sama dari semua elemen untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dalam pelatihan ini,” kata dia. (choky/budiprayitno)

 

Jakarta – Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN) melakukan Public Hearing mengenai Rancangan Peraturan  Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP yang berlaku pada LAN, di Aula Makarti Bhakti Nagari Lt. 8, Kantor LAN, Jakarta, Rabu (11/4).

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Humas, dan Protokol LAN Elly Fatimah mengatakan, public hearing  ini dilakukan dalam rangka menjaring masukan dari sejumlah pihak. Harapannya apabila Peraturan Pemerintah itu nantinya terbit tidak akan terjadi lagi keberatan.

“RPP mengenai Jenis dan Tarif PNBP LAN ini sudah melalui harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Namun, sebelum ditandatangani oleh Presiden, kita lakukan uji publik terlebih dahulu,” jelasnya.

Menurut dia, dalam RPP Jenis dan Tarif PNBP LAN terdapat beberapa perubahan berupa penambahan pasal-pasal. Salah satunya adalah adanya penambahan Pasal 3A yang memberi keistimewaan tarif semester paling rendah mulai dari 0% hingga 50% pada mahasiswa berprestasi Program Diploma dan Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) mulai tahun akademik 2017. (Ima/humas)

 

Jakarta – Dalam rangka menjaga kebugaran tubuh pegawai di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) agar terhindar dari penyakit akibat gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat, seperti : hipertensi, kolesterol, asam urat serta gula darah, LAN membuka cabang bela diri Merpati Putih.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengintruksikan kepada seluruh pegawai dilingkungan LAN untuk terus menjaga kebugaran tubuh dengan terus berolahraga dan makan yang bergizi.

“Jika pegawainya sehat maka pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal,” jelasnya saat Pelantikan Dewan Pengurus Cabang Khusus Merpati Putih di Aula Prof. DR. Agus Dwiyanto, MPA, Jakarta, Jumat (6/4).

Kepala LAN mengatakan, bela diri Merpati Putih merupakan salah satu cabang olahraga beladiri yang dapat diikuti oleh seluruh  pegawai LAN tanpa batasan usia.

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Kajian Kebijakan, Dr. Muhammad Taufiq, Dea dilantik sebagai ketua cabang khusus Merpati Putih yang disaksikan langsung oleh Ketua Umum Merpati Putih, Amos Priono Tri Nugroho.

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan ujian kenaikan tingkat I bagi pegawai yang telah bergabung pada gelompbang I dan kegiatan ini ditutup dengan atraksi pematahan 55 batako hebel yang dilakukan oleh Kepala LAN Dr. Adi Suryanto yang secara simbolis merupakan kado ulang tahun PPS Betako Merpati Putih yang ke 55. (choky)