Berita

Serang - Pemerintah Kabupaten Serang melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Penandatanganan Nota Kesepahaman itu juga menandai dimulainya Laboratorium Inovasi dan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Serang.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Serang dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan di lingkungannya.

“Sejauh ini Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah melakukan banyak sekali advokasi dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia. LAN juga terus menginisiasi munculnya inovasi sektor publik untuk merubah wajah birokrasi di Indonesia,” jelasnya saat memberikan sambutan usai penandatanganan Nota Kesepahaman di Aula Tb Suandi, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Rabu (17/1).

Penandatanganan Nota Kesepahaman itu dilakukan langsung oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah dengan disaksikan Sekertaris Daerah Kabupaten Serang Agus Erwana, Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Serang, serta Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA.

Kepala LAN mengatakan, dengan adanya inovasi yang telah diinisiasi LAN, saat ini sendiri setidaknya sudah tercatat sebanyak 18 ribu inovasi telah digagas oleh aparatur sipil negara.

“Ini adalah satu prestasi yang membanggakan karena citra aparatur yang dulu sudah mulai berubah dengan munculnya inovasi sektor publik yang dilakukan,” kata dia.

Kepala LAN mengungkapkan, saat ini sendiri sudah sebanyak 40 kabupaten/kota yang meminta LAN untuk memfasilitasi program Laboratorium Inovasi. Meski demikian, tidak semua berjalan dengan baik. Ada beberapa daerah yang tidak berjalan optimal karena kurangnya komitmen dari kepala daerah untuk mendukung program tersebut.

Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kabupaten Serang atas terjalinnya kerja sama ini. Semoga Kabupaten Serang bisa menyalip daerah lain dalam mengembangkan inovasinya yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Bupati Serang Tatu Chasanah mengatakan, sangat mengapresiasi kesediaan LAN untuk menjadikan Kabupaten Serang sebagai Laboratorium Inovasi. Dia mengatakan sangat mendorong seluruh pejabat di lingkungannya untuk terus melakukan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Pemkab Serang terus mendorong para pegawai yang mengikuti Diklat Kepemimpinan untuk memberikan inovasi baru yang dapat diterapkan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat sesuai dengan tujuan, visi dan misi kabupaten Serang,” jelasnya.

Bahkan, lanjut Tatu, dia juga mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus melakukan terobosan secara konsisten dan berkesinambungan dalam melayani masyarakat.

“Saya meyakini melalui asistensi yang dilakukan LAN terhadap Kabupaten Serang, kelak kami akan menjadi daerah tujuan benchmark inovasi dari pemerintah kabupaten/kota lainnya di Indonesia,” kata Tatu optimis. (choky/budiprayitno)

 

 

 

Jakarta – The Korea Institute of Public Administration (KIPA) melakukan penjajakan kerja sama dalam bentuk joint research dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Rencana kerja sama ini akan difokuskan pada pengembangan organisasi, sumber daya aparatur, serta penguatan hubungan kerjasama di bidang administrasi publik antara Indonesia dan Korea Selatan.

Sekretaris Utama LAN Sri Hadiyati berharap pertemuan kali ini dapat menjadi awal dari kerja sama berkelanjutan, baik dalam hal penelitian, inovasi, maupun pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur.

“Kami berharap kerja sama kali ini dapat berlanjut dan bisa menghasilkan kesepakatan yang berguna bagi kedua belah pihak,” jelasnya saat menerima rombongan delegasi Korea Institute of Public Administration (KIPA), di Ruang Sidang Pimpinan, Senin (22/1).

Ketua Delegasi Korean Institut of Public Administration Jung Young Suk mengatakan, sangat tertarik melakukan kerja sama dengan LAN. Apalagi bidang tugas yang dilakukan LAN sama dengan yang dilakukan pihaknya.

Apa yang dilakukan oleh LAN mulai dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah hingga kegiatan penelitiannya sama dengan yang kami lakukan,” kata dia.

Rencana joint research yang ingin kami lakukan, lanjut dia, adalah program pelatihan untuk pegawai pemerintah, khususnya dalam hal pengembangan kapasitas pemerintah di bidang pelayanan publik.

“Saat ini kami telah banyak bekerja dengan pegawai pemerintah asing dalam upaya pengembangan kapasitas pemerintahan untuk pelayanan publik. Salah satunya mengadakan training dan konsultasi bagi upaya pengembangan kebijakan publik,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jung Young Suk berharap penjajakan kerja sama ini dapat ditindaklanjuti lebih jauh dengan rencana kerja strategis.

“Saya berharap sebagai lembaga yang sama-sama berorientasi riset, diskusi pertama ini dapat menjadi tempat saling bertukar ilmu antara LAN dan KIPA,” kata dia.

Untuk diketahui, LAN dan KIPA sebelumnya pernah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada tahun 2005. Hanya saja pertemuan secara formal baru pertama kali ini dilakukan. (Ima/Irene/budiprayitno)

Jakarta – Inovasi sektor publik diperlukan untuk mendorong proses penyelenggaraan pemerintahan memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Apalagi tantangan sektor publik saat ini dihadapkan pada kemajuan teknologi dan informasi yang menuntut efisiensi dan efektifitas.

Kepala Pusat Promosi dan Inovasi Pengembangan Kapasitas PM Marpaung mengatakan, inovasi sektor publik di Indonesia saat ini sangat berguna untuk mendorong kinerja organisasi agar optimal.

“Saat ini kita tidak bisa mengandalkan pengetahuan ataupun perilaku saja. Kita juga membutuhkan inovasi untuk membawa tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik,” jelasnya saat acara “Workshop Inovasi di lingkungan Deputi Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara,” di Gedung A Lantai I Kantor LAN, Kamis (18/1).

Menurut dia, ada beberapa kunci keberhasilan inovasi yang memegang peran penting, antara lain kemauan, metode serta kebijakan yang pro terhadap perubahan. Disamping juga inovasi yang dihasilkan tidak berbenturan dengan sistem yang berlaku karena hal itu justru akan kontra produktif dan tidak memberikan manfaat apapun.

Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik Erfi Mutmainah mengatakan, inovasi sektor publik saat ini merupakan suatu keniscayaan. Semua negara kini tengah berlomba-lomba untuk saling berinovasi agar mampu memenangkan persaingan global.

“Inovasi saat ini menjadi salah satu indikator daya saing global bagi sebuah negara. Oleh karena itu jangan takut untuk berinovasi,” jelasnya.

Erfi menjelaskan, inovasi sektor publik di lingkungan administrasi negara tidak semata-mata hanya yang berkaitan dengan teknologi informasi maupun teknologi berbasis data. Menurut dia, mengubah hubungan, struktur ataupun proses bisnis menjadi lebih efisien dan efektif juga tergolong sebagai inovasi di bidang administrasi negara.

Dalam berinovasi seseorang bisa menggunakan bermacam-macam alat dan sarana. Namun alat hanya berfungsi untuk mempertajam penilaian. Kualitas suatu inovasi justru dipengaruhi oleh subjek dan kebutuhan akan inovasi,” jelasnya.

Hal senada dikemukakan Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan LAN Andi Taufik. Ia menyebut kebutuhan inovasi di sektor publik pada umumnya dimulai dari kecermatan mendiagnosis permasalahan di dalam organisasi.

“Inovasi itu merupakan kesatuan dari serangkaian proses, yaitu proses memikirkan masalah dan mencari solusi atas masalah tersebut. Lantas disusul dengan proses merancang metode pemecahan masalah, dan juga proses mengimplementasikannya,” pungkasnya.

Workshop Inovasi yang berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Deputi Kajian Kebijakan LAN itu diisi dengan sesi presentasi dari seluruh fasilitator yang berasal dari Kedeputian Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN. Pada hari kedua sesi Workshop Inovasi, seluruh peserta yang dibagi dalam kelompok kecil mempresentasikan ide inovasi yang telah mereka hasilkan pada hari sebelumnya. (ima/budiprayitno)

 

 

 

Jakarta – Program kerja yang dilaksanakan instansi pemerintah harus saling menunjang dan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas. Hal ini penting mengingat tantangan dan perubahan yang dihadapi pemerintah saat ini sangat berat.   

“Semua program antar bagian harus saling menunjang sehingga outcomenya harus jelas, sasarannya terasa, dan harus bisa diukur setiap tahun. Program yang disusun jangan hanya rutinitas lantas melanjutkan yang lama dan mereplikasi program-program tahun yang lalu. Ini artinya tidak akan ada perubahan” jelas Menteri PAN dan RB Asman Abnur saat Rapat Kerja Instansi Paguyuban Kemenpan dan RB, di Ruang Rapat Sriwijaya Kantor Kemenpan & RB, Selasa (16/01). Rapat Paguyuban itu diikuti oleh BKN, LAN, ANRI, KASN, dan BPKP.

Menpan Asman meminta agar LAN perlu fokus pada tugas dan fungsinya sesuai dengan filosofi dan tujuan awal bagaimana LAN dibentuk. Selain pendidikan dan pelatihan serta pembangunan sekolah-sekolah diklat, fungsi-fungsi lain dari LAN juga perlu dioptimalkan seperti pengembangan kajian kebijakan dan hal-hal yang bersifat inovasi.

“Saya sangat berharap agar LAN dapat membantu merumuskan kebijakan-kebijakan pemberdayaan aparatur sipil negara di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu terkait dengan pendidikan dan pelatihan ASN baik PNS maupun CPNS yang baru masuk, Menpan menginstruksikan agar LAN merancang model pra jabatan atau pelatihan dasar yang strategis dan mampu memberikan nilai lebih bagi para aparatur. 

“Dalam rangka penyambutan CPNS yang baru, fungsi Lembaga Administrasi Negara (LAN) harus digali secara maksimal karena seiring perkembangan jaman para aparatur harus dibekali dengan kemampuan teknis dan non teknis yang mampu menunjang kinerja mereka,” jelasnya.

Disamping itu, dalam pendidikan dan pelatihan aparatur, Menpan berharap agar ada integrasi dan standarisasi dari segi kurikulum, substansi pembelajaran maupun pengajar. Dengan demikian fungsi ASN sebagai perekat nasional dapat terlaksana.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Adi Suryanto mengatakan, saat ini LAN sedang melakukan penyesuaian dan perubahan-perubahan melalui perancangan rencana strategis baru untuk mengakomodasi perkembangan dan perubahan yang sangat cepat saat ini.

Rencana strategis LAN yang baru saat ini sedang dirancang perubahan-perubahannya, baik itu perubahan kelembagaan, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi serta bagaimana sistem diklat yang kita berlakukan. Jadi saat ini kita sedang melakukan banyak sekali perubahan,” jelasnya.

Kepala LAN menjelaskan bahwa wajah LAN itu tidak hanya sebagai pembina lembaga diklat saja. LAN juga membantu fasilitasi lembaga di daerah untuk pengembangan.

“Dengan adanya PP No. 6 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Pemerintahan Daerah, LAN juga terlibat dalam membantu daerah melakukan penataan kelembagaan,” jelasnya. (irena/choky/budiprayitno)

 

Jakarta – Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2018 akan menggunakan kurikulum baru yang terintegrasi. Dengan kurikulum baru ini para CPNS hanya mendapatkan satu kali kesempatan untuk mengikuti Latsar.

“Kurikulum pendidikan dan pelatihan yang akan kita terapkan ini berbeda dengan kurikulum bagi CPNS sebelumnya. Jika sebelumnya kita kenal dengan Diklat Pra Jabatan dan setiap CPNS punya dua kali kesempatan, maka dengan kurikulum baru ini para CPNS hanya punya satu kali kesempatan,” jelas Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si dihadapan seluruh Kepala Pusat Diklat Kementerian dan Lembaga saat Rapat Koordinasi Persiapan Latsar CPNS Nasional 2018, di Aula Graha Makarti, Gedung B Lantai 8 Kantor LAN, Jl. Veteran No. 10 Jakarta, Jumat (12/1).

Menurut Kepala LAN, dalam Latsar CPNS Nasional 2018, para CPNS akan melalui tahapan yang disebut masa percobaan selama satu tahun setelah mengikuti diklat.

“Setelah itu ada ujian seleksi yang harus mereka ikuti. Apabila dinyatakan lulus mereka dapat diangkat sebagai PNS. Jika tidak berarti mereka gagal untuk diangkat dan tidak ada kesempatan untuk mengulang lagi,” kata dia.

 Kepala LAN menjelaskan, Latsar CPNS nantinya akan dibagi dalam tiga tahapan, yakni Diklat Bela Negara, Pembentukan Karakter dan Internalisasi Nilai Dasar ASN, serta pembekalan teknis dari instansi masing-masing.

“Latsar nantinya juga akan diisi dengan materi lain seperti korupsi, bahaya narkoba, perdagangan manusia, termasuk juga masalah media sosial dan kabar bohong (hoax),” jelasnya.

Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN, Muhammad Idris mengatakan, Latsar CPNS Nasional 2018 tidak hanya menekankan pada aspek interaksi di kelas dan substansi perilaku peserta semata. Namun juga pada elemen pengetahuan dan teknis.

“Elemen pengetahuan dan teknis harus bisa tercapai dalam satu tahun masa percobaan bagi CPNS. Sehingga diperlukan komitmen para pengelola Latsar agar benar-benar profesional,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan & RB Setiawan Wangsaatmaja berharap Latsar CPNS Nasional 2018 dapat menghasilkan profil pegawai yang mampu mewujudkan pemerintahan berkelas dunia sesuai dengan target pemerintah pada tahun 2024 mendatang.

“Profil ASN yang ingin kita capai pada tahun 2024 mendatang adalah ASN yang melek IT, memiliki kemampuan bahasa asing, ramah, memiliki jejaring, berjiwa enterpreneur, serta memiliki integritas,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Setiawan juga mengungkapkan bahwa Latsar CPNS 2018 rencananya akan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dia berharap kehadiran presiden dalam pembukaan ini mampu menjadi pemantik bagi penyelenggara diklat untuk secara profesional mengembangkan kompetensi ASN. (irena/prayitnobudi)